Pada tanggal 08 Maret 2019, pukul 08.30 WIT, bertempat di Ruang Rapat Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tobelo dilaksanakan Pembinaan dan Pemeriksaan Dokumen Pembangunan Zona Integeritas oleh Tim Pembinaan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Ibu Eleonora Selife selaku MC membuka acara dan kemudian  membacakan susunan acara tersebut sebagai berikut sebagai berikut :

  1. Pembukaan
  2. menyanyikan lagu Indonesia Raya
  3. Yel-Yel Pembangunan Zona Integritas
  4. Sambutan dan Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
  5. Sesi Tanya Jawab
  6. Pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Zona Integritas dan Pelaksanaannya
  7. Pembacaan Doa
  8. Penutupan Acara

Kemudian acara dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yel-Yel Pembangunan Zona Integritas. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Bapak Dr. H. Nardiman, SH, MH Menyampaikan sambutan  dan memperkenalkan anggota Tim dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Adapun  Tim Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut beranggotakan  :

  1. Dr. H. Nardiman, SH, MH (Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara);
  2. Diris Sinambela, SH, MH, (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara);
  3. Drs. Maurid, MH (Hakim TinggiPengadilan Tinggi Maluku Utara);
  4. Israman Amanto, SH (Staff Pengadilan Tinggi Maluku Utara);
  5. Ridwan Karim (Staff Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Kemudian dalam Sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyampaikan bahwa pembinaan merupakan kewajiban Pengadilan Tinggi sesuai dengan arahan dari Mahkamah Agung RI dengan tujuan kelancaran pelaksanaan tugas atau meningkatkan kinerja sesuai dengan aturan agar tidak terjadi penyimpangan misalnya gratifikasi, suap, ataupun kesalahan administrasi perkara maupun umum. Pembinaan juga menjadi wadah penyampaian permasalahan yang dihadapi oleh pengadilan tingkat pertama untuk dicarikan solusi sebelum disampaikan ke Mahkamah Agung RI (jika diperlukan).

Kemudian Beliau menyampaikan agar aparatur peradilan dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan dan bertindak sesuai dengan kode etik, sehingga dapat menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat. Diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya aparatur peradilan menghindari interaksi dengan pengacara dan menjaga netralitas serta kemandirian badan peradilan.

Selanjutnya diharapkan dengan adanya pembinaan maka terjalin komunikasi, saling membantu, dan kekompakan baik di dalam satuan kerja maupun dengan pengadilan tingkat banding. Pembangunan komunikasi yang baik merupakan amanat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung agar permasalahan tidak muncul hanya dikarenakan kesalahan dalam penyampaian informasi karena komunikasi yang buruk.

Kemudian disampaikan pula bahwa sudah menjadi kewajiban sebagai pimpinan untuk mengingatkan aparatur peradilan untuk mematuhi Peraturan Mahkamah Agung terkait kedisiplinan baik Hakim sampai dengan pegawai di lingkungan lembaga peradilan, yaitu :

  1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  2. Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  3. Perma No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  4. Yang juga tidak kalah penting adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu disampaikan pula bahwa salah satu kegiatan yang mencerminkan kedisiplinan adalah apel pagi dan sore yang merupakan amanat Dirjen Badan Peradilan Umum untuk wajib dilaksanakan. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan pengawasan dari pimpinan kepada bawahan harus dilaksanakan secara efektif, karena jika terjadi pelanggaran atau kelalaian dari seorang pegawai maka pertanggungjawabannya akan dilakukan secara berjenjang mulai dari pemimpin ruangan seperti Panitera Muda dan Kasubbag sampai kepada Panitera dan Sekretaris serta Wakil dan Ketua Pengadilan. 

Kemudian disampaikan bahwa kinerja Pengadilan Tingkat Pertama harus ditingkatkan terutama terkait SIPP sehingga jangan sampai nilai evalusi SIPP mengalami penurunan sampai dibawah 800, sehingga diharapkan penyelesain perkara juga dapat ditingkatkan mengingat jumlah perkara yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Pengadilan kelas I di wilayah jawa atau kota-kota besar lainnya.

Acara dilanjutkan dengan Presentasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo. Dalam presentasinya beliau menyampaikan bahwa pada prinsipnya pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tobelo namun dalam pengumpulan dokumen masih membutuhkan waktu mengingat sebelumnya banyak dokumen ternyata belum dilengkapi di satu area padahal di area lain telah dilengkapi, diperkirakan sebelum tanggal 14 Maret 2019 seluruh dokumen dapat dilengkapi dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen, pada prinsipnya hasil dari pemeriksaan dokumen seperti yang disampaikan oleh Hakim Tinggi Bapak Drs. Maurid Sinaga, MH bahwa dokumen yang belum dilengkapi agar segera dilengkapi sehingga saat tim dari Dirjen Badilum atau dari Mahkamah Agung RI datang maka keadaan dokumen sudah lengkap dan layak. Acara kemudian ditutup dengan doa oleh Bapak Abdul Samad Ma’bud, SH.

 

Zona integritas , Wbk, Wbbm , PN Tobelo

 

 

 

Pengumuman

Statistik Pengunjung

8 6 8 2 4
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
134
190
86824
0
6335
9184
86824
IP Anda : 3.227.208.153
2019-11-12 15:18