Tanggal 15 Februari 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/2/2019  menghimbau kepada  seluruh aparatur Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Badan Peradilan di Bawahnya agar berhati-hati dan selalu menjaga kemandirian, bersikap netral dan / atau menghindari diri dari segala aktivitas yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. kemudian diharapkan aparatur peradilan Selektif di dalam mengunggah foto dan / atau membuat komentar di media sosial yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan yang kemungkinan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak  bertanggung jawab.

Hal tersebut diperlukan sehubungan dengan akan diselenggarakannya pesta demokrasi pada tanggal 17 April 2019 yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wkil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan Dewan Perwakilan Daerah.

Sebelumnya Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Herry Swantoro telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Larangan Hakim Berpolitik. Di dalam Surat edaran tersebut disampaikan bahwa : Pertama, Hakim harus Imparsial dan Independen. Kedua, Hakim dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon. Ketiga, Hakim dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar / foto bakal calon, visi-misi, mengeluarkan pendapat yang menunjukkan keberpihakan salah satu calon). Keempat, Hakim dilarang berfoto dengan bakal calon. Hakim sendiri pada perinsipnya telah memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial yang harus dipatuhi untuk menjaga independensi hakim dan marwah lembaga peradilan.

 

 

 

 

 

Pengumuman

Statistik Pengunjung

8 6 8 2 5
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
135
190
86825
0
6336
9184
86825
IP Anda : 3.227.208.153
2019-11-12 15:24