Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan komitmen bersama Pengadilan Negeri Tobelo bersama jajaran instansi pemerintah daerah dan penegak hukum untuk percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 pada Pengadilan Negeri Tobelo.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas  pada prinsipnya merupakan deklarasi / pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan pada Pengadilan Negeri Tobelo dengaan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Ketua Pengadilan Negerri Tobelo dan pimpinan instansi daerah serta pimpinan lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Turut hadir pada acara tersebut yaitu :

1. Bupati Halmahera Utara

2. Sekretaris Daerah Halmahera Utara

3. Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara

4. Kepala Kepolisian Resort Halmahera Utara

5. Perwakilan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tobelo

6. Perwakilan Komandan Dandim Tobelo

7. Ketua Pengadilan Agama Morotai

8. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang menjadi saksi dari Pencangan  tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Ibu Martha Maitimu, SH menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bupati Halmahera Utara selaku  pemerintah daerah dan instansi atau lembaga penegak hukum selaku  rekan kerja lembaga peradilan di wilayah Halmahera Utara. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa Pembangunan Zona Integritas adalah amanat Presiden dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi  2010-2025 , yang kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Setelah dilakukan Pencanganan Zona Integritas tahap selanjutnya adalah Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Outcome dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya WBK / WBBM di satuan kerja. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan khususnya dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada umumnya.

 

 

 

 

Tinggalkan Komentar

 

 

 

Pengumuman

Statistik Pengunjung

8 8 5 2 9
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
120
166
88529
0
8040
9184
88529
IP Anda : 18.204.56.104
2019-11-22 17:04