• slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PN TOBELO


http://pn-tobelo.go.id/v2/po-content/uploads/Pak_Ketua_01.jpg

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Salam damai sejahtera kepada kita semua

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas tersajinya laman Pengadilan Negeri Tobelo Kelas II, sebagai implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Negeri Tobelo masih berupaya memenuhi Standarisasi Laman Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan prinsip Aksesbilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Semoga informasi yang tersaji dalam laman ini bermanfaat, mohon maaf atas kekurangsempurnaan dalam penyajian, saran dan kritik anda sangat kami harapkan dan merupakan pendorong bagi kami untuk senantiasa berbenah, terima kasih dan kebahagiaan bagi kami apabila laman ini membawa manfaat bagi anda.

Wassalamualaikum wr. wb.
Tobelo, 01 Oktober 2018

Ketua Pengadilan negeri Tobelo

 

Martha Maitimu, SH

 

SISTEM INFORMASI PENDUKUNG SATKER

 

MASING-MASING KOORDINATOR TIM AREA MULAI MEMIMPIN RAPAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) membutuhkan keterlibatan dari semua pihak didalam suatu lembaga atau intansi yang melaksanakan “fungsi pemerintahan” seperti...


Selengkapnya...

RAPAT TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Guna mempercepat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, maka diadakan rapat tim kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, Bapak I...


Selengkapnya...

RAPAT PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Tobelo, tanggal 11 Februari 2019 Bertempat di Ruang Rapat Umum Pengadilan Negeri Tobelo, Ketua Pengadilan Negeri Tobelo memimpin Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih...


Selengkapnya...

AMANAT KETUA PENGADILAN NEGERI TOBELO DALAM APEL PAGI TERKAIT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Rutinitas di hari Senin sebelum pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Negeri Tobelo, Jajaran Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tobelo melaksanakan Apel Pagi. Apel Pagi pada tanggal 11 Februari 2019 tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan...


Selengkapnya...

Surat Edaran Dirjen Badilum MARI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Larangan Hakim Berpolitik

DOWNLOAD DISINI Latar Belakang  Memperhatikan status Hakim sebagai Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan yudisial, termasuk didalamnya memutuskan perkara-perakara pidana yang timbul terkait pelaksanaan pemilu serta memperhatikan...


Selengkapnya...

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi


Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan...

Lebih Lanjut

SYARAT DAN TATA CARA PENGADUAN


(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)   Disampaikan secara Tertulis Pengaduan hanya dapat diterima dan...

Lebih Lanjut

Hak Memperoleh Bantuan Hukum


Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum...

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

BERITA

Peraturan Terbaru

Pengumuman Tilang

Statistik Pengunjung

4 4 4 4 5
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
36
166
44445
0
5156
3094
44445
IP Anda : 54.146.227.92
2019-02-16 03:54